ZAKAT PROFESI

ZAKAT PROFESI

Dr. Yusuf Qardhawi

PENDAHULUAN

PANDANGAN FIKIH TENTANG PENGHASILAN DAN PROFESI

  Pendapat Mutakhir

  Gaji dan Upah adalah Harta Pendapatan

  Mencari Pendapat yang Lebih Kuat tentang Zakat Profesi

  Kelemahan Hadis-hadis tentang Ketentuan Setahun

    Hadis dari Ali

    Hadis dari Ibnu Umar

    Hadis dari Anas

    Hadis dari Aisyah

    Hadis-hadis Tentang "Harta Penghasilan"

    Ketidak-sepakatan para Sahabat dan Tabi'in dan Sesudahnya 

      tentang Harta Benda Hasil Usaha

  Harta Penghasilan Menurut para Sahabat dan Tabi'in

    1. Ibnu Abbas

    2. Ibnu Mas'ud

    3. Mu'awiyah

    4. Umar bin Abdul Aziz

  Para Ulama Fikih Lain dan Kalangan Tabi'in dan Lainnya

  Perbedaan Mazhab Empat dalam Masalah Harta Penghasilan

  Memilih Pendapat yang Lebih Kuat tentang Pengeluaran Zakat 

  Pendapat Masa Kini

NISAB MATA PENGHASILAN DAN PROFESI

  Tinggal Satu Persoalan lagi

  Bagaimana Cara Pengeluaran Zakat Harta Penghasilan?

  Pengeluaran Zakat Pendapatan dan Gaji Bersih

  Perhatian

BESAR ZAKAT PENGHASILAN DAN SEJENISNYA

Barangkali bentuk  penghasilan  yang  paling  menyolok  pada

zaman  sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan

dan profesinya.

Pekerjaan yang menghasilkan  uang  ada  dua  macam.  Pertama

adalah  pekerjaan  yang  dikerjakan sendiri tanpa tergantung

kepada orang lain, berkat  kecekatan  tangan  ataupun  otak.

Penghasilan   yang   diperoleh  dengan  cara  ini  merupakan

penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor,

insinyur,   advokat   seniman,  penjahit,  tukang  kayu  dan

lain-lainnya.

Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang  buat

pihak  lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan

dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak,

ataupun  kedua-  duanya.  Penghasilan dari pekerjaan seperti

itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Wajibkah kedua macam penghasilan  yang  berkembang  sekarang

itu   dikeluarkan   zakatnya   ataukah  tidak?  Bila  wajib,

berapakah nisabnya, besar zakatnya, dan  bagaimana  tinjauan

fikih Islam tentang masalah itu?

Pertanyaan-pertanyaan   tersebut   perlu  sekali  memperoleh

jawaban pada masa sekarang, supaya setiap  orang  mengetahui

kewajiban   dan  haknya.  Bentuk-bentuk  penghasilan  dengan

bentuknya yang modern, volumenya yang besar,  dan  sumbernya

yang  luas  itu,  merupakan  sesuatu yang belum dikenal oleh

para ulama fikih pada masa silam. Kita  menguraikan  jawaban

pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam tiga pokok fasal:

1. Pandangan fikih tentang penghasilan dan profesi, serta

   pendapat para ulama fikih pada zaman dulu dan sekarang

   tentang hukumnya, serta penjelasan tentang pendapat yang

   kuat.

2. Nisab, besarnya, dan cara menetapkannya.

3. Besar zakatnya.

PANDANGAN FIKIH TENTANG PENGHASILAN DAN PROFESI

PENDAPAT MUTAKHIR

Guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan,  Muhammad  Abu  Zahrah

dan  Abdul  Wahab  Khalaf  telah  mengemukakan persoalan ini

dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun  1952.

Ceramah  mereka  tersebut  sampai pada suatu kesimpulan yang

teksnya sebagai berikut:

"Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya  bila  sudah

setahun  dan  cukup  senisab.  Jika  kita  berpegang  kepada

pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan  Muhammad  bahwa  nisab

tidak  perlu  harus  tercapai  sepanjang  tahun,  tapi cukup

tercapai penuh  antara  dua  ujung  tahun  tanpa  kurang  di

tengah-tengah   kita   dapat   menyimpulkan   bahwa   dengan

penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas

hasil  penghasilan  setiap  tahun,  karena  hasil itu jarang

terhenti sepanjang tahun bahkan  kebanyakan  mencapai  kedua

sisi  ujung  tahun  tersebut.  Berdasar  hal itu, kita dapat

menetapkan hasil penghasilan sebagai  sumber  zakat,  karena

terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih

sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat."

"Dan karena Islam mempunyai ukuran bagi  seseorang - untuk

bisa  dianggap  kaya - yaitu 12 Junaih emas menurut ukuran

Junaih Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula  buat

seseorang  untuk  terkena  kewajiban  zakat,  sehingga jelas

perbedaan antara orang  kaya  yang  wajib  zakat  dan  orang

miskin penerima zakat.

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah

senisab itu cukup terdapat pada awal dan  akhir  tahun  saja

tanpa  harus  terdapat  di  pertengahan tahun. Ketentuan itu

harus  diperhatikan  dalam  mewajibkan  zakat   atas   hasil

penghasilan  dan  profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang

tergolong kaya dan  siapa  yang  tergolong  miskin,  seorang

pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut."

Mengenai  besar  zakat,  mereka mengatakan, "Penghasilan dan

profesi, kita tidak menemukan contohnya dalam fikih,  selain

masalah khusus mengenai penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia

dilaporkan berpendapat  tentang  seseorang  yang  menyewakan

rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa

orang   tersebut   wajib   mengeluarkan   zakatnya    ketika

menerimanya   tanpa   persyaratan   setahun.  Hal  itu  pada

hakikatnya   menyerupai   mata   penghasilan,   dan    wajib

dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab."

Hal  itu  sesuai  dengan  apa yang telah kita tegaskan lebih

dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja  yang  penghasilannya

tidak  mencapai  nisab  seperti  yang  telah  kita tetapkan,

meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup  pada

akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab

yang telah berumur setahun.

GAJI DAN UPAH ADALAH HARTA PENDAPATAN

Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, - adalah

bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan

dari dua belas bulan. Karena ketentuan  wajib  zakat  adalah

cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun.

Yang  menarik  adalah pendapat guru-guru besar tentang hasil

penghasilan  dan  profesi  dan  pendapatan  dari  gaji  atau

lain-lainnya   di   atas,   bahwa   mereka  tidak  menemukan

persamaannya dalam fikih selain apa yang dilaporkan  tentang

pendapat   Ahmad   tentang   sewa   rumah   diatas.   Tetapi

sesungguhnya persamaan itu  ada  yang  perlu  disebutkan  di

sini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada

kekayaan  penghasilan,  "yaitu   kekayaan   yang   diperoleh

seseorang  Muslim  melalui  bentuk  usaha  baru  yang sesuai

dengan syariat agama. Jadi pandangan  fikih  tentang  bentuk

penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah "harta penghasilan."

Sekelompok   sahabat   berpendapat   bahwa  kewajiban  zakat

kekayaan  tersebut  langsung,  tanpa  menunggu  batas  waktu

setahun.  Diantara  mereka  adalah  Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud,

Mu'awiyah, Shadiq, Baqir,  Nashir,  Daud,  dan  diriwayatkan

juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auza'i.

Pendapat-pendapat dan sanggahan-sanggahan terhadap pendapat-

pendapat itu telah pernah ditulis dalam buku-buku yang sudah

berada  di  kalangan para peneliti, misalnya al-Muhalla oleh

Ibnu Hazm, jilid 4: 83 dan seterusnya  al-Mughni  oleh  Ibnu

Qudamah  jilid  2: 6 Nail-Authar jilid 4: 148 Rudz an-Nadzir

jilid 2; 41 dan Subul as-Salam jilid 2: 129.

MENCARI PENDAPAT YANG LEBIH KUAT TENTANG ZAKAT PROFESI

Yang mendesak, mengingat zaman  sekarang,  adalah  menemukan

hukum  pasti  "harta  penghasilan" itu, oleh karena terdapat

hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu  bahwa  hasil

penghasilan,   profesi,   dan   kekayaan   non-dagang  dapat

digolongkan  kepada  "harta  penghasilan"   tersebut.   Bila

kekayaan   dari   satu   kekayaan,  yang  sudah  dikeluarkan

zakatnya, yang di dalamnya terdapat "harta penghasilan" itu,

mengalami   perkembangan,   misalnya  laba  perdagangan  dan

produksi binatang ternak maka perhitungan tahunnya disamakan

dengan  perhitungan  tahun induknya. Hal itu karena hubungan

keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Berdasarkan hal itu,  bila  seseorang  sudah  memiliki  satu

nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan

labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir  tahun.

Ini jelas. Berbeda dengan hal itu, "harta penghasilan" dalam

bentuk uang dari  kekayaan  wajib  zakat  yang  belum  cukup

masanya  setahun,  misalnya  seseorang  yang  menjual  hasil

tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10  atau  1/20,

begitu  juga  seseorang  menjual  produksi ternak yang sudah

dikeluarkan zakatnya, maka  uang  yang  didapat  dari  harga

barang  tersebut  tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga.

Hal itu untuk menghindari adanya  zakat  ganda,  yang  dalam

perpajakan dinamakan "Tumpang Tindih Pajak."

Yang   kita   bicarakan   disini,   adalah   tentang  "harta

penghasilan," yang  berkembang  bukan  dari  kekayaan  lain,

tetapi  karena penyebab bebas, seperti upah kerja, investasi

modal, pemberian, atau semacamnya, baik dari sejenis  dengan

kekayaan lain yang ada padanya atau tidak.

Berlaku  jugakah ketentuan setahun penuh bagi zakat kekayaan

hasil kerja ini? Ataukah digabungkan dengan  zakat  hartanya

yang  sejenis dan ketentuan waktunya mengikuti waktu setahun

harta lainnya yang sejenis itu? Atau wajib  zakat  terhitung

saat   harta   tersebut   diperoleh   dan   susah  terpenuhi

syarat-syarat zakat  yang  berlaku  seperti  cukup  senisab,

bersih  dari  hutang,  dan  lebih  dari  kebutuhan-kebutuhan

pokok?

Yang jelas ketiga pendapat tersebut diatas  adalah  pendapat

ulama- ulama fikih meskipun yang terkenal banyak di kalangan

para ulama fikih itu adalah  bahwa  masa  setahun  merupakan

syarat  mutlak  setiap  harta benda wajib zakat, harta benda

perolehan maupun  bukan.  Hal  itu  berdasarkan  hadis-hadis

mengenai ketentuan masa setahun tersebut dan penilaian bahwa

hadis-hadis tersebut berlaku bagi  semua  kekayaan  termasuk

harta hasil usaha.

Di  bawah  ini  dijelaskan  tingkatan  kebenaran hadis-hadis

tentang ketentuan setahun tersebut dan sejauh mana para imam

hadis membenarkannya.

KELEMAHAN HADIS-HADIS TENTANG KETENTUAN SETAHUN

Ketentuan setahun  itu  ditetapkan  berdasarkan  hadis-hadis

dari  empat  sahabat,  yaitu Ali, Ibnu Umar, Anas dan Aisyah

r.a. Tetapi hadis-hadis  itu  lemah,  tidak  bisa  dijadikan

landasan hukum.

HADIS DARI ALI

Hadis dari Ali diriwayatkan oleh Abu Daud

tentang Zakat Ternak.

"Kami diberitahu oleh Sulaiman bin Daud al-Mahri, oleh  Ibnu

Wahab,  oleh  Jarir bin Hazim, yang lain mengatakan dari Abu

Ishaq, dari Ashim bin Dzamra  dan  Haris  'A'war,  dari  Ali

r.a.,  dari  Nabi  s.a.w.  Bila  engkau  mempunyai dua ratus

dirham dan  sudah  mencapai  waktu  setahun,  maka  zakatnya

adalah  5 (lima) dirham, dan tidak ada suatu kewajiban zakat

yaitu atas emas-sampai engkau mempunyai  dua  puluh  dinar

dan  sudah  mencapai  masa  setahun,  yang  zakatnya  adalah

setengah dinar. Lebih dari itu menurut  ketentuan  di  atas,

Abu   Daud   berkata,  "Saya  tidak  tahu  apakah  Ali  yang

mengatakan  "Lebih  dari  itu  menurut  ketentuan"  tersebut

ataukah yang mengatakannya Nabi sendiri. Begitu juga tentang

ketentuan masa  setahun  bagi  wajib  zakat,  selain  ucapan

Jarir,  "Hadis  dari  Nabi tersebut bersambung dengan "Tidak

ada kewajiban zakat atas satu kekayaan sampai melewati waktu

setahun."

Demikian   hadis   Ali  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Daud,

sedangkan penilaian ulama-ulama hadis tentang hadis tersebut

sebagai berikut:

a. Ibnu Hazm berkata, diikuti oleh Abdul Haq dalam Ahkamuhu,

   "Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Jarir bin Hazim

   dari Abu Ishaq dari Ashim dan Haris dari Ali. Abu Ishaq

   membandingkan antara Ashim dan Haris, Haris adalah pembohong

   yang menyangkutkannya kepada Nabi s.a.w., sedangkan Ashim

   tidak menyangkutkannya. Kemudian Jarir menggabungkan kedua

   hadis dari kedua orang tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan

   pula oleh Syuibah, Sufyan, dan Mu'ammar dari Abu Ishaq dari

   Ashim dari Ali secara mauquf. Demikian juga semua yang

   diriwayatkan oleh Ashim mesti hanya sampai kepada Ali.

   Seandainya Jarir menyangkutkannya ke Ashim dan menjelaskan

   hal tersebut, kita akan menerimanya.

b. Ibnu Hajar berkata dalam at-Talkhish-mengomentari

   pendapat Ibnu Hazm-"Hadis tersebut diriwayatkan oleh

   Turmizi dari Abu Awanah dari Abu Ishaq dari Ashim dari Ali

   sebagai hadis marfu'.

   Menurut saya hadis Abu Awanah tidak menyebut-nyebut

   masalah setahun, yang oleh karena itu tidak bisa dijadikan

   landasan hukum. Teksnya sebagaimana diriwayatkan oleh

   Turmizi mengenai zakat emas dan uang adalah sabda Rasul,

   "Saya dulu memaafkan zakat kuda dan uang, sekarang

   keluarkanlah zakatnya: dari setiap empat puluh dirham satu

   dirham, seratus sembilan puluh tidak ada zakatnya, tetapi

   bila sudah mencapai dua ratus dirham maka zakatnya lima

   dirham.

c. Semua ini berdasarkan pendapat bahwa Ashim terjamin

   kejujurannya tetapi sebenarnya ia tidak bebas dari cacat.

   Mundziri dalam Mukhtashar as-Sunan mengatakan  bahwa Haris

   dan Ashim tidak bisa dipercaya. Tetapi Zahabi dalam Mizan

   al-I'tidal mengatakan bahwa terdapat empat orang memperoleh

   hadis itu darinya dan dikuatkan oleh Ibnu Mu'ayyan dan Ibnu

   Madini. Ahmad berkata bahwa ia lebih baik dari Haris-A'war

   dan dapat dipercaya. Nasa'i juga berpendapat demikian.

   Tetapi Ibnu Adi mengatakan bahwa ia meriwayatkan hadis

   tersebut sendiri saja dari Ali. Menurut Ibnu Hiban, Ashim

   mempunyai daya hafal yang jelek, banyak salah, dan selalu

   menghubungkan ucapannya itu kepada Ali yang oleh karena itu

   lebih baik tidak diperhatikan, namun ia lebih baik dari

   Haris.  Ucapan ini mendukung pendapat Mundzir, bahwa hadis

   tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum.

d. Dengan demikian hadis tersebut ada cacatnya, sebagaimana

   diperingatkan oleh Ibnu Hajar dalam at-Talkhish  bahwa hadis

   yang kita sebutkan dari Abu Daud tersebut ada cacatnya. Ia

   mengatakan bahwa Ibnu Muwaq memperingatkan bahwa hadis

   tersebut mempunyai cacat yang tersembunyi, yaitu bahwa Jarir

   bin Hazim tidak mungkin mendengarnya dari Abu Ishaq, tetapi

   diriwayatkan oleh banyak penghafal seperti Sahnun, Harmala,

   Yunus, Bahr bin Nashir, dan lain- lainnya dari Ibnu Wahab

   dari Jarir bin Hazim dari Haris bin Nabhan dari Hasan bin

   'Imarah dari Abu Ishaq. Ibnu Muwaq berkata bahwa meragui

   kebenaran hadis tersebut karena Sulaiman adalah guru Abu

   Daud merupakan dugaan-dugaan untuk menjatuhkan seseorang

   saja. Hasan bin 'Imarah yang tidak terdapat dalam sanad

   jelas tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian kita  dapat  melihat  bahwa  hadis  tersebut

tidak  dapat  dijadikan landasan. Sikap Ibnu Hajar yang diam

saja atas kritikan Ibnu Muwaq atas  hadis  tersebut,  bahkan

menegaskan   hadis  tersebut  ada  cacatnya,  dinilai  sudah

menyimpang dari pendapatnya dalam at-Talkhish,  bahwa  hadis

Ali  benar sanadnya dan dikuatkan oleh banyak atsar sehingga

dapat dijadikan landasan hukum.

Jelaslah  bahwa  dalam  hadis   tersebut   terdapat   banyak

kekurangan.  Yaitu  dari  pihak  Haris yang diduga pembohong

karena  sebagian  saja  mengatakan  hadis   itu   ke   pihak

sebelumnya, dari pihak Ashim yang dipersoalkan kejujurannya,

dan dari segi cacat seperti  disebut  oleh  Ibnu  Muwaq  dan

dikuatkan  oleh  Ibnu  Hajar.  Dan  menurut  pendapat  saya,

Allahlah yang lebih tahu bahwa orang-orang  yang  menganggap

bahwa  hadis  Ali  adalah  hasan, bila mengetahui cacat yang

diperingatkan oleh Ibnu Muwaq yang juga dikuatkan oleh  Ibnu

Hajar  dalam  bukunya  tersebut, pasti akan meralat pendapat

mereka, dan  akan  menyatakan  bahwa  hadis  tersebut  betul

bercacat.

HADIS DARI IBNU UMAR

Mengenai hadis dari Ibnu  Umar,  Ibnu  Hajar  berkata  bahwa

hadis   yang   diriwayatkan  oleh  Daruquthni  dan  Baihaqi,

didalamnya terdapat Ismail  bin  Iyasy  yang  menerima  dari

sumber  bukan penduduk Syam, adalah lemah. Diriwayatkan pula

oleh Ibnu Numair,  Mu'tamar,  dan  lain-lain  dari  gurunya,

yaitu  Ubaidillah  bin  Umar,  yang  meriwayatkan dari Nafi'

kemudian terputus, yang  dibenarkan  oleh  Daruquthni  dalam

al-'Ilal bahwa hadis tersebut memang mauquf.

HADIS DARI ANAS

Mengenai  hadis  dari  Anas,  Daruquthni  meriwayatkan  yang

didalamnya  ada  Hasan  bin  Siyah  yang  lemah  yang  telah

meriwayatkan  sendiri  saja dari Sabit (Talkhish: 175) bahwa

Ibnu Hiban berkata dalam kitab adz-Dzu'afa' bahwa ia meragui

hadis  itu  yang tidak diperbolehkannya untuk landasan hukum

karena ia meriwayatkannya sendiri saja.

HADIS DARI AISYAH

Hadis dari Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu Majah,  Daruquthni,

Baihaqi,  serta  Uqaili  dalam adz-Dzu'afa' bahwa didalamnya

terdapat Harisha bin Abur Rijal, yang lemah.

Ibnu Qayyim berkata dalam Tahdhib  Sunan  Abi  Daud    hadis

bahwa  tidak ada zakat pada harta benda sampai lewat setahun

diriwayatkan dari Aisyah dengan sanad yang shahih.  Muhammad

bin  Ubaidillah  bin  Munadi  berkata  bahwa  hadis tersebut

diriwayatkan  kepada  mereka  oleh  Abu  Zaid   Syuja,   bin

al-Walid,  dari  Harisha bin Muhammad dari Umrah dari Aisyah

"Saya mendengar Rasulullah bersabda:  "Tidak ada zakat  pada

suatu  harta  sampai  lewat  setahun," diriwayatkan oleh Abu

Husain bin Basyran dari Usman bin Samak dari Ibnu Munadi.

Menurut saya adalah aneh Ibnu Qayyim menilai hadis  tersebut

shahih  dengan  sanad  tersebut  oleh karena bila kita tidak

menggubris Syuja, bin Walid ayah Badr gelar  yang  diberikan

padanya  lihat  al-Mizan,  jilid 2: 264 sedangkan tentangnya

Abu Hakim mengatakan suaranya hampir tidak kedengaran,  tua,

tidak  kuat,  tidak dapat dipercaya, tetapi mempunyai hadis-

hadis shahih lain dari sumber Muhammad bin Amru,  maka  kita

tidak  bisa  pula menganggap tidak ada gurunya yaitu Harisha

bin Muhammad yang sebenarnya adalah Harisha  bin  Abu  Rijal

sendiri,  yang  meriwayatkan  dari  Umrah  yang  hadis-hadis

darinya dianggap lemah oleh Daruquthni  dan  Uqaili.  Zahabi

berpendapat  dalam  bukunya  bahwa  Ahmad  dan Ibnu Mu'ayyan

menganggap hadis itu lemah, Nasa'i berpendapat  bahwa  hadis

tersebut  matruk,  sedangkan  Bukhari menilai hadis tersebut

tidak benar tak seorang pun yang mengakuinya. Madini berkata

bahwa    sahabat-sahabatnya   masih   menganggapnya   lemah,

sedangkan lbnu Adi mengatakan bahwa  kebanyakan  hadis  yang

diriwayatkan olehnya tidak benar.  Ini berarti bahwa menurut

ijmak perawinya lemah dan bercacat,  yang  oleh  karena  itu

tidak   mungkin   hadis  yang  diriwayatkan  sendirian  bisa

dianggap shahih. Agaknya ia memakai  nama  ayahnya - yaitu

Muhammad - dan  tidak  dengan nama aslinya yang terkenal -

yaitu  Abu  Rijal - merupakan  petunjuk  ketidak-  benaran

tersebut.

Hadis-hadis  tersebut  adalah  hadis-hadis  yang berhubungan

dengan persyaratan waktu setahun  (haul)  bagi  wajib  zakat

semua  jenis  harta  benda  baik  "harta  pendapatan" maupun

bukan.

HADIS-HADIS TENTANG "HARTA PENGHASILAN"

Hadis khusus tentang "harta penghasilan"  diriwayatkan  oleh

Turmizi  dari  Abdur  Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapanya

dari Ibnu Umar, "Rasulullah  s.a.w.  bersabda,  "Siapa  yang

memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai

lewat setahun di sisi Tuhannya."

Hadis yang diriwayatkan oleh Turmizi  juga  dari  Ayyub  bin

Nafi,  dari  Ibnu Umar, "Siapa yang memperoleh kekayaan maka

tidak ada kewajiban zakat  atasnya  dan  seterusnya,"  tanpa

dihubungkan kepada Nabi s.a.w.

Turmizi  mengatakan  bahwa  hadis  itu lebih shahih daripada

hadis Abdur Rahman bin Zaid bin  Aslam,  Ayyub,  Ubaidillah,

dan  lainnya yang lebih dari seorang meriwayatkan dari Nafi,

dari Ibnu Umar secara mauquf.  Abdur  Rahman  bin  Zaid  bin

Aslam  lemah  mengenai  hadis, dianggap lemah oleh Ahmad bin

Hanbal, Ali Madini, serta ahli hadis lainnya,  dan  dia  itu

terlalu banyak  salahnya.   Hadis dari Abdur Rahman bin Zaid

juga diriwayatkan oleh  Daruquthni  dan  al-Baihaqi,  tetapi

Baihaqi,  Ibnu  Jauzi,  dan  yang lain menganggapnya mauquf,

sebagaimana  dikatakan  oleh   Turmizi.   Daruquthni   dalam

Gharaibu  Malik  meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim Hunaini

dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar begitu juga  Daruquthni

mengatakan  bahwa  hadis  tersebut  lemah,  dan  yang shahih

menurut Malik adalah mauquf. Baihaqi meriwayatkan  dari  Abu

Bakr,  Ali,  dan Aisyah secara mauquf, begitu juga dari Ibnu

Umar. Ia mengatakan bahwa yang jadi pegangan  dalam  masalah

tersebut   adalah   hadis-hadis   shahih   dari   Abu   Bakr

ash-Shiddiq,  Usman  bin  Affan,  Abdullah  bin  Umar,   dan

lain-lainnya.

Dengan  penjelasan  ini  jelaslah  bagi  kita bahwa mengenai

persyaratan waktu setahun (haul) tidak berdasar  hadis  yang

tegas  dan  berasal dari Nabi s.a.w, apalagi mengenai "harta

penghasilan" seperti dikatakan oleh Baihaqi.

Bila benar berasal dari Nabi s.a.w., maka hal  itu  tentulah

mengenai kekayaan yang bukan "harta penghasilan" berdasarkan

jalan tengah dan banyak dalil tersebut. Ini  bisa  diterima,

yaitu  bahwa  harta  benda  yang  sudah dikeluarkan zakatnya

tidak wajib zakat  lagi  sampai  setahun  berikutnya.  Zakat

adalah  tahunan tidak bisa dipertengahan lagi. Dalam hal ini

hadis itu bisa berarti bahwa zakat tidak  wajib  atas  suatu

kekayaan  sampai  lewat setahun. Artinya tidak ada kewajiban

zakat lagi atas harta benda yang sudah dikeluarkan  zakatnya

sampai  lewat lagi masanya setahun penuh. Hal ini sudah kita

jelaskan dalam fasal pertama bab ini.

Petunjuk lain bahwa hadis-hadis  yang  diriwayatkan  tentang

ketentuan   setahun  atas  "harta  penghasilan"  itu  adalah

ketidak-sepakatan para sahabat yang akan kita jelaskan. Bila

hadis-hadis tersebut shahih, mereka tentu akan mendukungnya.

Ketidak-sepakatan  para  Sahabat  dan Tabi'in dan Sesudahnya

tentang Harta Benda Hasil Usaha

Bila mengenai ketentuan setahun tidak ada nash yang  shahih,

tidak pula ada ijmak qauli ataupun sukuti, maka para sahabat

dan tabi'in tidak sependapat pula tentang ketentuan  setahun

pada   "harta   penghasilan."   Diantara   mereka  ada  yang

memberikan ketentuan setahun itu, dan ada  pula  yang  tidak

dan  mewajibkan  zakat  dikeluarkan sesaat setelah seseorang

memperoleh kekayaan penghasilan tersebut.

Ketidak-sepakatan mereka itu tidak  berarti  bahwa  pendapat

salah  satu  pihak  lebih  kuat  dari  pendapat  yang  lain.

Persoalannya harus  diteropong  dengan  nash-nash  lain  dan

aksioma  umum  Islam  seperti  firman  Allah,  "Bila  kalian

berselisih dalam sesuatu,  kembalikanlah  kepada  Allah  dan

Rasul."  (Quran,  4:59).  Qasim  bin  Muhammad  bin Abu Bakr

ash-Shiddiq mengatakan  bahwa  Abu  Bakr  ash-Shiddiq  tidak

mengambil  zakat  dari  suatu  harta sehingga lewat setahun.

Umra binti Abdir Rahman dari Aisyah mengatakan  zakat  tidak

dikeluarkan   sampai   lewat  setahun,  yaitu  zakat  "harta

penghasilan." Hadis dari Ali bin  Abi  Thalib,  "Siapa  yang

memperoleh  harta, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya

sampai lewat setahun." Demikian pula dari Ibnu Umar.

Hadis-hadis dari para sahabat itu menunjukkan,  bahwa  zakat

tidak  wajib  atas harta benda sampai berada pada pemiliknya

selama setahun, meskipun harta  penghasilan.  Namun  sahabat

lainnya   tidak   menerima   pendapat  tersebut,  dan  tidak

memberikan syarat satu tahun atas zakat  harta  penghasilan.

Ibnu   Hazm   mengatakan   bahwa   Ibnu  Syaibah  dan  Malik

meriwayatkan  dalam  al-Muwaththa  dari  Ibnu  Abbas,  bahwa

kewajiban pengeluaran zakat setiap harta benda yang dizakati

adalah yang memilikinya adalah seseorang Muslim.

Mereka yang meriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  tersebut  bahwa

zakat   dari  harta  penghasilan  harus  segera  dikeluarkan

zakatnya tanpa  menunggu  satu  tahun  adalah  lbnu  Mas'ud,

Mu'awiyah  dari  sahabat,  Umar  bin  Abdul Aziz, Hasan, dan

az-Zuhri dari kalangan  tabi'in,  yang  akan  kita  jelaskan

dalam fasal-fasal berikut.

HARTA PENGHASILAN MENURUT PARA SAHABAT DAN TABI'IN

1. IBNU ABBAS

Abu Ubaid  meriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  tentang  seorang

laki-laki   yang  memperoleh  penghasilan  "Ia  mengeluarkan

zakatnya pada hari ia memperolehnya."

Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah  dari  Ibnu

Abbas.   Hadis  tersebut shahih dari Ibnu Abbas, sebagaimana

ditegaskan  Ibnu  Hazm.  Hal   itu   menunjukkan   ketiadaan

ketentuan  satu  tahun  bagi harta penghasilan, menurut yang

difahami dari perkataan Ibnu Abbas. Tetapi Abu Ubaid berbeda

pendapat  mengenai  itu, "Orang menafsirkan bahwa Ibnu Abbas

memaksudkan penghasilan Itu berupa emas dan perak  sedangkan

saya  menganggapnya  tidak  demikian.  Menurut  saya ia sama

sekali tidak mengatakan demikian karena tidak sesuai  dengan

pendapat  umat. Ibnu Abbas sesungguhnya memaksudkannya zakat

tanah, karena penduduk Madinah menamakan tanah harta  benda.

Bila  Ibnu Abbas tidak memaksudkan demikian, maka saya tidak

tahu apa maksud hadis tersebut.

Abu Ubaid adalah imam dan ahli dalam persoalan  zakat  harta

benda  dan  ini  tidak  bisa diragukan. Ia memiliki beberapa

ijtihad dan tarjih yang cemerlang, yang sering  saya  kutip,

namun  saya  menilai  pendapatnya  dalam  masalah ini lemah;

karena tidak sesuai dengan apa yang  difahami  dengan  serta

merta oleh umat dan dengan apa yang difahami oleh para ulama

sebelumnya. Bila memang yang salah itu yang dimaksudkan maka

ia  tidak  akan  dipandang  istimewa  oleh  Ibnu Abbas, yang

banyak meriwayatkan darinya.

Pada dasarnya hadis tersebut harus difahami menurut zahirnya

tanpa   penafsiran,   kecuali  bila  terdapat  sesuatu  yang

menghambat  pemahaman  menurut  zahirnya   tersebut   tetapi

penghambat itu tidak ada.

Pendapat Abu Ubaid yang menyatakan terdapat penghambat untuk

menerima  pengertian  zahir  hadis  tersebut   tidak   dapat

diterima karena:

1. Ibnu Abbas tidak pernah menyendiri dari pendapat umat.

   Yaitu yang telah disepakati oleh Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah,

   yang kemudian diikuti orang-orang sesudahnya seperti Umar

   bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri dan lain-lainnya.

2. Tidak merupakan keharusan bagi seorang sahabat yang

   mujtahid dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya, untuk

   menunggu pendapat ulama yang lain, kemudian mengumumkan

   pendapat dan ijtihadnya bila sesuai dan tidak mengumumkannya

   bila tidak sesuai dengan ulama yang lain. Bila demikian,

   maka tentu tak seorang mujtahid pun mau mengeluarkan

   pendapatnya. Yang benar adalah seorang- mujtahid harus

   mengeluarkan pendapatnya baik sesuai dengan pendapat yang

   lain atau tidak, yang kadang-kadang betul terjadi

   kesepakatan secara konkrit tetapi kadang-kadang tidak

   terjadi.

3. Sahabat yang mempunyai pendapat sendiri merupakan hal

   yang tak dapat dielakkan, dan hal tersebut tidak jarang

   terjadi dalam warisan hukum fikih kita. Ibnu Abbas misalnya

   mempunyai pendapat sendiri tentang perkawinan mut'ah, daging

   himar peliharaan, dan lain-lain. Pendapat Ibnu Abbas

   tersebut-bila benar-tidak bisa dibawa keluar dari

   zahirnya untuk disesuaikan dengan pendapat sahabat lainnya.

Abu Ubaid sendiri  tidak  mengharuskan  penafsiran  tersebut

mesti  diumumkan,  tetapi  mengatakan  saya  duga  atau saya

mengira, dan dalam penutup ia  mengatakan;  "Bila  ia  (Ibnu

Abbas)  tidak  memaksudkan,  maka saya tidak tahu apa maksud

hadis tersebut?"

2. IBNU MAS'UD

Abu  Ubaid  meriwayatkan  pula  dari  Hubairah  bin  Yaryam,

Abdullah  bin  Mas'ud  memberikan  kami  keranjang-keranjang

kecil kemudian menarik zakatnya.  Abu Ubaid menafsirkan lain

hal itu bahwa zakatnya ditarik karena memang benda itu sudah

wajib  dikeluarkan  zakatnya   waktu   itu,   bukan   karena

diberikan.

Penafsiran   lain   itu   kadang-kadang   dilakukan   takwil

serampangan yang berbeda maksudnya dengan makna  yang  dapat

langsung  difahami,  dan  berbeda  pula dengan pendapat yang

berasal dari Ibnu Mas'ud bahwa maksud penarikan zakat diatas

adalah  penarikan  zakat  atas pemberian Hubairah mengatakan

bahwa lbnu  Mas'ud  mengeluarkan  zakat  pemberian  yang  ia

terima sebesar dua puluh lima dari seribu. Ibnu Abi Syaibah,

dan at  Tabrani,    juga  meriwayatkan  demikian.   Hubairah

sendiri sebenarnya mengakui riwayat pertama yang ditakwilkan

oleh Abu Ubaid. Pemotongan sebesar tertentu itu hampir  sama

dengan  apa  yang disebut oleh para ahli perpajakan sekarang

dengan Pengurangan Sumber,  bukan  diambil  karena  kekayaan

asal  memang sudah wajib bayar pajak karena sudah lewat masa

setahunnya. Bila Ibnu Mas'ud mengambil zakat dari  pemberian

lain  tentu  ia tidak akan mengeluarkan zakat dari pemberian

yang dikenakan dari kekayaan asalnya sebesar dua puluh  lima

dari  setiap  seribu  yang  mungkin lebih sedikit atau lebih

banyak  dari  seharusnya.   Barangkali   Abu   Ubaid   belum

mengetahui  riwayat  itu,  sehingga  dia  memberikan  takwil

tersebut.

3. MU'AWIYAH

Malik dalam al-Muwaththa dari Ibnu Syihab bahwa  orang  yang

pertama   kali   mengenakan   zakat  dari  pemberian  adalah

Mu'awiyah bin Abi Sufyan.    Barangkali  yang  ia  maksudkan

adalah  orang  yang  pertama mengenakan zakat atas pemberian

dari khalifah, karena sebelumnya sudah ada  yang  mengenakan

zakat  atas  pemberian  yaitu  Ibnu Mas'ud sebagaimana sudah

kita jelaskan. Atau barangkali dia belum mendengar perbuatan

Ibnu  Mas'ud  tersebut,  karena Ibnu Mas'ud berada di Kufah,

sedangkan Ibnu Syihab berada di Madinah.

Yang jelas adalah  bahwa  Mu'awiyah  mengenakan  zakat  atas

pemberian  menurut  ukuran  yang berlaku dalam negara Islam,

karena ia adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan  yang

jelas  adalah  bahwa  zaman  Mu'awiyah penuh dengan kumpulan

para  sahabat  yang  terhormat,   yang   apabila   Mu'awiyah

melanggar    hadis    Nabi    atau    ijmak    yang    dapat

dipertanggungjawabkan para sahabat tidak  begitu  saja  akan

mau  diam.  Para  sahabat  pernah tidak menyetujui Mu'awiyah

tentang masalah lain,  ketika  Mu'awiyah  memungut  setengah

sha'  gandum  zakat  fitrah  untuk  imbalan  satu sha' bukan

gandum,  seperti  diberitakan  hadis  Abu   Said   al-Khudri

sedangkan   Mu'awiyah   sendiri  - meski  dikatakan  bahwa

ucapannya terlalu berlebih-lebihan dan banyak salah- tidak

bermaksud  menyanggah  sunnah  yang  tegas  dari  Rasulullah

s.a.w.

4. UMAR BIN ABDUL AZIZ

Empat periode Mu'awiyah,  datanglah  pembaru  seratus  tahun

pertama  yaitu  khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pandangan baru

yang diterapkannya adalah pemungutan zakat  dari  pemberian,

hadiah, barang sitaan, dan lain

Abu  Ubaid  menyebutkan  bahwa  bila  Umar  memberikan  gaji

seseorang  ia  memungut  zakatnya,  begitu  pula   bila   ia

mengembalikan   barang   sitaan.   Ia  memungut  zakat  dari

pemberian bila telah berada di tangan penerima.

Dengan  demikian  ucapan  ('Umalah)  adalah   sesuatu   yang

diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan

karyawan pada masa sekarang. Harta  sitaan  (mazalim)  ialah

harta  benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak

benar  pada  masa-masa  yang  telah  silam  dan   pemiliknya

menganggapnya  sudah  hilang  atau tidak ada lagi, yang bila

barang tersebut  dikembalikan  kepada  pemiliknya  merupakan

penghasilan  baru  bagi  pemilik  itu.  Pemberian  (u'tiyat)

adalah  harta  seperti  honorarium  atau  biaya  hidup  yang

dikeluarkan   oleh   Baitul  mal  untuk  tentara  Islam  dan

orang-orang yang berada dibawah kekuasaannya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, bahwa  Umar  bin  Abdul  Aziz

memungut zakat  pemberian  dan  hadiah.  Itu adalah pendapat

Umar.  Bahkan  hadiah-hadiah  atau  bea-bea  yang  diberikan

kepada  para  duta  baik  sebagai pemberian, tip, atau kado,

ditarik zakatnya. Hal itu sama  dengan  apa  yang  dilakukan

oleh  banyak  negara  sekarang  dalam  pengenaan  pajak atas

hadiah-hadiah tersebut.

PARA ULAMA FIKIH LAIN DAN KALANGAN TABI'IN DAN LAINNYA

1. Mengenai pemungutan zakat dari "harta penghasilan" yang

   bersumber dari Zuhri dan Hasan adalah seperti yang

   diutarakan Ibnu Hazm. (Kita akan mengulas sedikit hal

   tersebut waktu membicarakan cara pengeluaran zakat "harta

   penghasilan"). Sebelum itu sudah terdapat pendapat serupa

   dari al-Auza'i. Bahkan Ahmad bin Hanbal diriwayatkan

   berpendapat yang mirip hal itu. Dan kita telah menerangkan

   dalam fasal sebelum ini pendapat tentang seseorang yang

   mengambil sewa dari penyewaan rumahnya bahwa ia harus

   mengeluarkan zakat hasil sewaan tersebut ketika menerimanya,

   sebagaimana disebutkan dalam al- Mughni. Ahmad berpendapat,

   dari sumber beberapa orang, bahwa orang itu mengeluarkan

   zakatnya ketika menerimanya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dengan

   sanad ia sendiri apa yang telah kita terangkan diatas

   tentang zakat pemberian.

2. Hal tersebut juga merupakan pendapat Nashir, Shadiq dan

   Baqir dari kalangan ulama-ulama Makkah sebagaimana juga

   mazhab Daud; bahwa barangsiapa yang memperoleh sejumlah

   senisab, ia harus mengeluarkan zakatnya langsung.

   Alasan mereka  adalah  keumuman  nash-nash  yang  mewajibkan

   zakat, seperti sabda Rasulullah s.a.w.: "Uang perak zakatnya

   1/40." (Muttafaq 'alaihi).

Berdasarkan hadis itu masa setahun tidak  merupakan  syarat,

tetapi  hanya  merupakan  tempo antara dua pengeluaran zakat

dan tidak disyaratkan terpenuhinya nisab selain  hanya  pada

saat   harus  dikeluarkan  yaitu  akhir  tahun,  sebagaimana

dicontohkan Nabi yang memungut zakat pada akhir tahun, tanpa

melihat  keadaan  harta  tersebut  pada  awal  tahun:  cukup

senisab atau tidak.

PERBEDAAN MAZHAB EMPAT DALAM MASALAH HARTA PENGHASILAN

Para imam mazhab empat berbeda pendapat  yang  cukup  kisruh

tentang  harta penghasilan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu

Hazm dalam al- Muhalla. Ibnu Hazm berkata, bahwa Abu Hanifah

berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya

bila mencapai masa setahun penuh  pada  pemiliknya,  kecuali

jika   pemiliknya   mempunyai   harta   sejenis  yang  harus

dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat harta  penghasilan

itu  dikeluarkan  pada  permulaan  tahun dengan syarat sudah

mencapai  nisab.  Dengan   demikian   bila   ia   memperoleh

penghasilan   sedikit   ataupun  banyak - meski  satu  jam

menjelang waktu setahun dari harta  yang  sejenis  tiba,  ia

wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan

pokok harta yang sejenis  tersebut,  meskipun  berupa  emas,

perak,  binatang  piaraan,  atau  anak-anak binatang piaraan

atau lainnya.

Tetapi  Malik  berpendapat  bahwa  harta  penghasilan  tidak

dikeluarkan  zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta

tersebut sejenis dengan jenis harta  pemiliknya  atau  tidak

sejenis,  kecuali  jenis  binatang piaraan. Karena itu orang

yang memperoleh penghasilan berupa  binatang  piaraan  bukan

anaknya  sedang  ia  memiliki  binatang piaraan yang sejenis

dengan yang  diperolehnya,  zakatnya  dikeluarkan  bersamaan

pada  waktu  penuhnya  batas  satu  tahun  binatang  piaraan

miliknya itu bila sudah mencapai  nisab.  Kalau  tidak  atau

belum  mencapai  nisab  maka  tidak  wajib zakat Tetapi bila

binatang  piaraan  penghasilan  itu  berupa  anaknya,   maka

anaknya  itu  dikeluarkan  zakatnya berdasarkan masa setahun

induknya baik induk tersebut sudah  mencapai  nisab  ataupun

belum mencapai nisab.

Syafi'i  mengatakan  bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan

zakatnya bila mencapai waktu setahun  meskipun  ia  memiliki

harta sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak

binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya

yang  sudah  mencapai  nisab,  dan bila tidak mencapai nisab

maka tidak wajib zakatnya.

Ibnu Hazm tampil - dengan  caranya  yang  menggebu-gebu  -

dengan  pendapat  bahwa  pendapat-pendapat  di  atas  adalah

salah.   Ia    mengatakan    bahwa    salah    satu    bukti

pendapat-pendapat  itu  salah  adalah  cukup  dengan melihat

kekisruhan semua pendapat itu, semuanya hanya  dugaan-dugaan

belaka dan merupakan bagian-bagian yang saling bertentangan,

yang tidak ada landasan salah satu pun dari  semuanya,  baik

dari  Quran  atau  hadis  shahih  ataupun  dari riwayat yang

bercacat sekalipun, tidak perlu dari  Ijmak  dan  Qias,  dan

tidak  pula dari pemikiran dan pendapat yang dapat diterima.

Dan Ibnu Hazm membuang semua perbedaan dan bagian yang salah

tersebut  dengan berpendapat bahwa ketentuan setahun berlaku

bagi seluruh  harta  benda,  uang  penghasilan  atau  bukan,

bahkan   termasuk   anak-anak   binatang  piaraan.  Hal  itu

bertentangan dengan temannya yaitu Daud Zahiri  yang  keluar

dari  pertentangan  itu  dengan pendapat bahwa seluruh harta

penghasilan wajib zakat tanpa persyaratan setahun. Tetapi ia

sendiri tidak bebas dari kesalahan serupa yang diderita oleh

orang-orang lain di atas.

MEMILIH PENDAPAT YANG LEBIH KUAT TENTANG  PENGELUARAN  ZAKAT

PENGHASILAN PADA WAKTU DITERIMA

Setelah  diperbandingkan  pendapat-pendapat  di  atas dengan

alasan masing-masing, diteliti  nash-nash  yang  berhubungan

dengan   status   zakat   dalam   bermacam-macam   kekayaan,

diperhatikan hikmah dan maksud  pembuat  syariat  mewajibkan

zakat,  dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat Islam

pada masa sekarang ini, maka saya  berpendapat  harta  hasil

usaha   seperti  gaji  pegawai,  upah  karyawan,  pendapatan

dokter, insinyur, advokat dan  yang  lain  yang  mengerjakan

profesi  tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh

dari modal yang diinvestasikan di luar  sektor  perdagangan,

seperti   pada  mobil,  kapal,  kapal  terbang,  percetakan,

tempat- tempat  hiburan,  dan  lain-lainnya,  wajib  terkena

zakat  persyaratan  satu  tahun  dan  dikeluarkan pada waktu

diterima.

Sebagai penjelasan dari pendapat  kami  dalam  masalah  yang

sensitif  itu,  kami  mengemukakan  beberapa butir alasan di

bawah ini,  supaya  kebenaran  dapat  jelas  yang  dikuatkan

dengan dalil:

1. Persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta

   penghasilan tidak berdasar nash yang mencapai tingkat shahih

   atau hasan yang darinya bisa diambil ketentuan hukum Syara'

   yang berlaku umum bagi umat. Hal itu berdasarkan ketegasan

   para ulama hadis dan pendapat sebagian para sahabat yang

   diakui kebenarannya sebagaimana telah kita terangkan.

2. Para sahabat dan tabi'in memang berbeda pendapat dalam

   harta penghasilan: sebagian mempersyaratkan adanya masa

   setahun, sedangkan sebagian lain tidak mempersyaratkan satu

   tahun itu sebagai syarat wajib zakat tetapi wajib pada waktu

   harta penghasilan tersebut diterima oleh seorang Muslim.

   Perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih

   baik daripada yang lain, oleh karena itu maka persoalannya

   dikembalikan pada nash-nash yang lain dan kaedah- kaedah

   yang lebih umum, misalnya firman Allah: "Bila kalian berbeda

   pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah

   (Quran) dan kepada Rasul (hadis)." (An-Nisa,: 59).

3. Ketiadaan nash ataupun ijmak dalam penentuan hukum zakat

   harta penghasilan membuat mazhab-mazhab yang ada berselisih

   pendapat tajam sekali, yang mengakibatkan Ibnu Hazm sampai

   menilainya sebagai dugaan-dugaan saja, merupakan

   pertentangan-pertentangan dan bagian- bagian yang saling

   bertentangan yang tidak ada dasar kebenarannya, tidak dari

   Quran atau hadis shahih atau riwayat yang ada cela

   sekalipun, maupun dari Ijmak dan Qias, dan dari pemikiran

   dan pendapat yang kira-kira dapat diterima. Saya sudah

   melakukan penjajagan atas perbedaan-perbedaan pendapat

   antara mazhab-mazhab, metode dan perbedaan pentashihan dan

   pentarjihan masing-masing mazhab. Saya menemukan pula

   berpuluh-puluh persoalan dan persoalan lebih jauh yang

   ditimbulkannya mengenai harta penghasilan itu,

   digabungkankah penghasilan itu dengan harta induknya atau

   tidak, ataukah sebagian digabungkan dan sebagian lagi tidak.

   Penggabungan tersebut dalam hal nisab, tahun, ataukah dalam

   keduanya. Beberapa diskusi berkisar mengenai masalah itu

   dalam hal zakat binatang, zakat uang, zakat perdagangan, dan

   persoalan-persoalan kecil lainnya Semuanya itu membuat saya

   menilai bahwa adalah tidak mungkin syariat yang sederhana

   dan berbicara untuk seluruh umat manusia membawa

   persoalan-persoalan kecil yang sulit dilaksanakan sebagai

   kewajiban bagi seluruh umat.

4. Mereka yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat

   harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nash yang

   berlaku umum dan tegas di atas daripada mereka yang

   mempersyaratkannya, karena nash-nash yang mewajibkan zakat

   baik dalam Quran maupun dalam sunnah datang secara umum dan

   tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun.

   Misalnya, "Berikanlah seperempat puluh harta benda kalian,"

   Harta tunai mengandung kewajiban seperempat puluh dan

   dikuatkan oleh keumuman firman Allah "Hai orang-orang yang

   beriman keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian."

   (al-Baqarah: 267) Kata ma Kasabtum merupakan kata umum yang

   artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan, atau

   pekerjaan dan profesi. Para ulama fikih berpegang kepada

   keumuman maksud ayat tersebut sebagai landasan zakat

   perdagangan, yang oleh karena itu kita tidak perlu ragu

   memakainya sebagai landasan zakat penghasilan dan profesi.

   Bila para ulama fikih telah menetapkan setahun sebagai

   syarat wajib zakat perdagangan, maka itu berarti bahwa

   antara pokok harta dengan laba yang dihasilkan tidak boleh

   dipisahkan karena laba dihasilkan dari hari ke hari bahkan

   dari jam ke jam. Lain halnya dengan gaji atau sebangsanya

   yang diperoleh secara utuh, tertentu dan pasti.

5. Disamping nash yang berlaku umum dan mutlak memberikan

   landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu

   tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, qias

   yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau

   sejenisnya pada saat diterima seorang Muslim diqiaskan

   dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada

   waktu panen. Maka bila kita memungut dari petani meskipun

   sebagai penyewa, sebanyak sepersepuluh atau seperdua puluh

   hasil tanaman atau buah-buahannya, mengapakah kita tidak

   boleh memungut dari seorang pegawai atau seorang dokter,

   umpamanya, sebanyak seperempat puluh penghasilannya? Bila

   Allah menyatukan penghasilan yang diterima seseorang Muslim

   dengan hasil yang dikeluarkan Allah dari tanah dalam satu

   ayat, yaitu "Hai orang- orang yang beriman keluarkanlah

   sebagian penghasilan kalian dan sebagian yang kami keluarkan

   untuk kalian dari tanah," mengapakah kita membeda-bedakan

   dua masalah yang di atur Allah dalam satu aturan sedangkan

   kedua-duanya adalah rezeki dan nikmat dari Allah?

   Benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan

   buah-buahan lebih kentara dan mensyukurinya lebih wajib,

   namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan

   tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak.

   Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syariat mewajibkan

   zakat dari hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua

   puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang

   senilai dengan uang-sebanyak seperempat puluh.

6. Pemberlakuan syarat satu tahun bagi zakat harta

   penghasilan berarti membebaskan sekian banyak pegawai dan

   pekerja profesi dari kewajiban membayar zakat atas

   pendapatan mereka yang besar, karena mereka itu akan menjadi

   dua golongan saja: menginvestasikan pendapatan mereka

   terlebih dahulu dalam berbagai sektor, atau berfoya-foya

   bahkan menghamburkan semua penghasilannya itu kesana-sini

   sehingga tidak mencapai masa wajib zakatnya. Itu berarti

   hanya membebankan zakat pada orang-orang yang hemat dan

   ekonomis saja, yang membelanjakan kekayaannya seperlunya,

   tidak berlebih-lebihan tetapi tidak pula kikir, yang berarti

   mereka menyimpan penghasilan mereka sehingga mencapai masa

   zakatnya. Hal itu jauh sekali dari maksud kedatangan syariat

   yang adil dan bijak, yaitu memperingan beban orang-orang

   pemboros dan memperbuat beban orang-orang yang hemat.

7. Pendapat yang menetapkan setahun sebagai syarat harta

   penghasilan jelas terlihat saling kontradiksi yang tidak

   bisa diterima oleh keadilan dan hikmat Islam mewajibkan

   zakat Misalnya: Seorang petani yang menanam tanaman pada

   tanah sewaan, hasilnya dikenakan zakat sebanyak 10% atau 5%

   bila sudah mencapai 50 kila Mesir, berdasarkan fatwa-fatwa

   dalam mazhab-mazhab yang ada, sedangkan pemilik tanah yang

   dalam sejam kadang-kadang memperoleh beratus-ratus atau

   beribu- ribu dinar berupa uang sewa tanah tersebut, tidak

   dikenakan zakat, berdasarkan fatwa-fatwa dalam mazhab-mazhab

   yang ada, karena adanya persyaratan setahun bagi penghasilan

   tersebut sedangkan jumlah itu jarang bisa terjadi di akhir

   tahun. Begitu pula halnya dengan seorang dokter, insinyur,

   advokat, pemilik mobil angkutan, pemilik hotel, dan

   lain-lainnya. Sebab pertentangan itu adalah sikap yang

   terlalu mengagungkan pendapat-pendapat fikih yang tidak

   terjamin dan tidak terkontrol berupa hasil ijtihad para

   ulama. Kita tidak yakin, bila mereka hidup pada zaman

   sekarang dan menyaksikan apa yang kita saksikan, apakah

   mereka akan meralat ijtihad mereka dalam banyak masalah,

   seperti yang hanyak kita temukan dalam riwayat para imam .

8. Pengeluaran zakat penghasilan setelah diterima,

   diantaranya gaji, upah, penghasilan dari modal yang

   ditanamkan pada sektor selain perdagangan, dan pendapatan

   para ahli, akan lebih menguntungkan fakir miskin dan orang

   yang berhak lainnya, menambah besar perbendaharaan zakat,

   disamping menambah perbendaharaan negara dan pemiliknya

   dapat dengan mudah mengeluarkan zakatnya. Hal itu dengan

   pemungutan zakat gaji para pegawai dan karyawan tersebut

   oleh pemerintah atau yayasan-yayasan melalui cara yang

   dinamakan oleh para ahli perpajakan dengan "Penahanan pada

   Sumber," seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dan

   Mu'awiyah serta Umar bin Abdul Aziz dalam, memotong

   pemberian yang mereka berikan. Maksud kata "pemberian"

   disini adalah gaji para tentara dan orang-orang yang di

   bawah kekuasaan negara pada masa itu. Abu Walid Baji

   mengatakan bahwa "Pemberian menurut syara' adalah pemberian

   dari kepala negara kepada seseorang dari Baitul-mal

   berbentuk nafkah hidup (gaji). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan

   dari Hubaira bahwa Ibnu Mas'ud memotong pemberian yang

   mereka terima sebesar dua puluh lima dari tiap seribu. Hal

   itu diriwayatkan pula oleh at-Tabrani darinya juga.  Dari

   'Aun dari Muhammad, "Saya melihat para penguasa bila

   memberikan gaji, memotong zakatnya.  Dari Umar bin Abdul

   Aziz, bahwa ia mengeluarkan zakat pemberian dan hadiah.

   Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa dari Ibnu Syihab,

   bahwa: Orang yang pertama kali memungut zakat dari pemberian

   adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.  Tampaknya yang ia

   maksudkan adalah khalifah pertama yang memungut zakat

   pemberian, sedangkan sebenarnya sudah ada orang yang

   mengambil zakat pemberian sebelum itu, yaitu Abdullah bin

   Mas'ud sebagaimana kita jelaskan.

9. Menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai

   dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan,

   kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa

   seorang Muslim, sesuai pula dengan kemanusiaan yang harus

   ada dalam masyarakat, ikut merasakan beban orang lain, dan

   menanamkan agama tersebut menjadi sifat pribadi unsur pokok

   kepribadiannya. Allah berfirman tentang sifat-sifat orang

   yang bertakwa, "Dan sebagian apa yang kami berikan kepada

   mereka, mereka nafkahkan." Allah juga berfirman, "Hai

   orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian apa-apa yang

   kami berikan kepada kalian." Untuk itu Nabi s.a.w.

   mewajibkan kepada setiap orang Muslim mengorbankan sebagian

   hartanya, penghasilannya, atau apa saja yang ia korbankan.

   Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa Asyari dari Nabi s.a.w.:

   "Setiap orang Muslim wajib bersedekah." Mereka bertanya,

   "Hai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya? Beliau

   menjawab, "Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya,

   lalu bersedekah." Mereka bertanya, "Kalau tidak punya

   pekerjaan?" Beliau bersabda, "Tolong orang yang meminta

   pertolongan." Mereka bertanya, "Bagaimana bila tidak bisa?"

   Beliau menjawab, "Kerjakan kebaikan dan tinggalkan

   kejelekan, hal itu merupakan sedekahnya."

   Pembebasan penghasilan-penghasilan yang berkembang sekarang

   tersebut dari sedekah wajib atau zakat dengan menunggu masa

   setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja,

   berbelanja, dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan

   rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang

   yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan

   berusaha.

10. Tanpa persyaratan setahun bagi harta penghasilan akan

   lebih menguntungkan pemasukan zakat secara pasti dan

   pengelolaannya dilihat dari pihak orang yang wajib

   mengeluarkan zakat dan dari segi administrasi pemungutan

   zakat. Hal itu oleh karena bagi yang berpendapat satu tahun

   sebagai syarat zakat, menyebabkan setiap orang yang

   mendapatkan penghasilan sedikit atau banyak berupa gaji,

   honorarium atau penghasilan kekayaan tak bergerak, atau

   jenis pendapatan yang lain-harus menentukan masa jatuh

   tempo pengeluaran setiap jumlah kekayaannya lalu bila sampai

   masa tempo setahunnya itu dikeluarkanlah zakatnya. Ini

   berarti, bahwa seorang Muslim kadang-kadang bisa mempunyai

   berpuluh-puluh masa tempo masing-masing kekayaan yang

   diperoleh pada waktu yang berbeda-beda. Ini sulit sekali

   dilakukan, dan sulit pula bagi pemerintah memungut dan

   mengatur zakat yang dengan demikian zakat tidak bisa

   terpungut dan sulit dilaksanakan.41

PENDAPAT MASA KINI

Adalah bijaksana bila kita menyebutkan disini, bahwa seorang

penulis   Islam   yang  terkenal,  Muhammad  Ghazali,  telah

membahas  masalah  ini  dalam  bukunya  Islam  wa  al-Audza'

al-Iqtishadiya.  Lebih  daripada  dua puluh tahun yang lalu.

Setelah menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat  dalam

Islam  hanyalah  modal,  bertambah,  berkurang  atau  tetap,

setelah lewat setahun, seperti zakat uang,  dan  perdagangan

yang  zakatnya  seperempat  puluh,  atau  atas  dasar ukuran

penghasilan tanpa melihat modalnya seperti  zakat  pertanian

dan  buah  buahan  yang  zakatnya sepersepuluh atau seperdua

puluh, maka beliau mengatakan;  "Dari  sini  kita  mengambil

kesimpulan,  bahwa  siapa  yang  mempunyai  pendapatan tidak

kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka

ia  wajib  mengeluarkan  zakat yang sama dengan zakat petani

tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali  keadaan  modal

dan   persyaratan-  persyaratannya."  Berdasarkan  hal  itu,

seorang  dokter,  advokat,  insinyur,  pengusaha,   pekerja,

karyawan,  pegawai, dan sebangsanya wajib mengeluarkan zakat

dari pendapatannya yang  besar.  Hal  itu  berdasarkan  atas

dalil:

1. Keumuman nash Quran: "Hai orang-orang yang beriman

   keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh."

   (al-Baqarah: 267)

   Tidak perlu diragukan lagi bahwa jenis-jenis pendapatan di

   atas termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang

   dengan demikian mereka masuk dalam hitungan orang-orang

   Mu'min yang disebutkan Quran: "Yaitu orang-orang yang

   percaya kepada yang ghaib, mendirikan salat, serta

   mengeluarkan sebagian yang kami berikan." (al-Baqarah: 3).

2. Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas

   petani yang memiliki lima faddan (1 faddan = 1/2 ha).

   Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan lima

   puluh faddan tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan

   seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan

   penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang

   atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai

   nisab.

Untuk itu, harus ada ukuran  wajib  zakat  atas  semua  kaum

profesi, dan pekerja tersebut, dan selama sebab (illat) dari

dua hal memungkinkan diambil hukum qias,  maka  tidak  benar

untuk  tidak memberlakukan qias tersebut dan tidak meneriina

hasilnya.

Dan kadang-kadang dipertanyakan, bagaimana  kita  menentukan

besar   zakatnya?   Jawabnya   mudah,   karena  Islam  telah

menentukan besar zakat buah-buahan antara  sepersepuluh  dan

seperdua  puluh  sesuai  dengan  ukuran  beban  petani dalam

mengairi tanahnya. Maka berarti ukuran  beban  zakat  setiap

pendapatan   sesuai   dengan  ukuran  beban  pekerjaan  atau

pengusahaannya.

Persoalan    tersebut    sebenarnya    dapat     diterangkan

sejelas-jelasnya,   bila   pokok   persoalan  yang  sensitif

tersebut sudah duduk. Tetapi persoalan tersebut  tidak  bisa

dijelaskan  dengan  pemikiran  seseorang, tetapi membutuhkan

kerja sama para ulama dan ilmuwan.

Diskusi-diskusi  tentang  hal  itu  menarik   sekali,   yang

menunjukkan  bahwa  mereka  memiliki  pemahaman  yang  tajam

terhadap  dasar-dasar  ajaran  Islam.  Dua   landasan   yang

dikemukakan  oleh  Muhammad  Ghazali tidak ada kelemahannya,

karena beliau telah menggunakan landasan keumuman nash Quran

dan  qias.  Tetapi  pendekatan  yang  kita  pergunakan dalam

memakai  landasan-landasan  itu  disini  lebih  mendasar  ke

sumbernya  dari  pendekatan  Muhammad Ghazali, yaitu memakai

pendapat para sahabat, tabiiin dan para ahli  fikih  sesudah

mereka.

Dan  bila  hal itu berlainan dari pendapat empat mazhab yang

ada, maka tidak satu pun nash dari  Allah  atau  dari  Rasul

s.a.w.  tidak  pula  dari  imam-  imam  mazhab tersebut yang

mewajibkan  pendapat  mereka  diikuti  sepenuhnya,  mengekor

kepada  mereka,  dan  melarang orang berlainan pendapat dari

ijtihad mereka.  Tetapi mereka  sebaliknya,  melarang  orang

mengekor  mereka,  sebagaimana  telah  kita  sebutkan  dalam

pendahuluan buku ini.

NISAB MATA PENGHASILAN DAN PROFESI

Kita sudah mengetahui, bahwa Islam  tidak  mewajibkan  zakat

atas  seluruh  harta  benda,  sedikit  atau  banyak,  tetapi

mewajibkan zakat  atas  harta  benda  yang  mencapai  nisab,

bersih   dari  hutang,  serta  lebih  dari  kebutuhan  pokok

pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan  siapa  yang  tergolong

seorang  kaya  yang  wajib zakat karena zakat hanya dipungut

dari orang-orang kaya tersebut, dan  untuk  menetapkan  arti

"lebih"  ('afw)  yang  dijadikan Quran sebagai sasaran zakat

tersebut. Allah berfirman "Mereka bertanya kepadamu  tentang

apa  yang  mereka  nafkahkan  Katakanlah,  "Yang  lebih dari

keperluan."  (al-Baqarah:  219).   Dan   Rasulullah   s.a.w.

bersabda: "Kewajiban zakat hanya bagi orang kaya." "Mulailah

dari  orang  yang  menjadi  tanggunganmu."  Hal  itu   sudah

ditegaskan  dalam  syarat-syarat  kekayaan yang wajib zakat.

Bila zakat wajib dikeluarkan bila cukup  batas  nisab,  maka

berapakah besar nisab dalam kasus ini?

Muhammad   Ghazali  dalam  diskusi  diatas  cenderung  untuk

mengukurnya menurut ukuran tanaman  dan  buah-buahan.  Siapa

yang   memiliki  pendapatan  tidak  kurang  dari  pendapatan

seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang  itu

wajib  mengeluarkan  zakatnya. Artinya, siapa yang mempunyai

pendapatan yang mencapai lima wasaq (50 kail Mesir) atau 653

kg,  dari  yang  terendah  nilainya  yang  dihasilkan  tanah

seperti gandum, wajib berzakat.  Ini  adalah  pendapat  yang

benar.  Tetapi  barangkali  pembuat syariat mempunyai maksud

tertentu  dalam  menentukan  nisab  tanaman  kecil,   karena

tanaman  merupakan  penentu  kehidupan  manusia. Yang paling

penting dari besar nisab tersebut adalah  bahwa  nisab  uang

diukur  dari nisab tersebut yang telah kita tetapkan sebesar

nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan dua  puluh  misqal

hasil  pertanian  yang  disebutkan oleh banyak hadis. Banyak

orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka

yang   paling   baik   adalah   menetapkan  nisab  gaji  itu

berdasarkan nisab uang.

TINGGAL SATU PERSOALAN LAGI

Orang-orang  yang  memiliki  profesi  itu   memperoleh   dan

menerima  pendapatan  mereka  tidak  teratur,  kadang-kadang

setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang

pada saat-saat tertentu seperti advokat dan kontraktor serta

penjahit atau sebangsanya, sebagian  pekerja  menerima  upah

mereka setiap minggu atau dua minggu, dan kebanyakan pegawai

menerlma gaji  mereka  setiap  bulan,  lalu  bagaimana  kita

menentukan penghasilan mereka itu?

Disini kita bertemu dengan dua kemungkinan:

1. Memberlakukan nisab dalam setiap jumlah pendapatan atau

   penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang

   mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang

   besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran

   yang besar kepada para golongan profesi, wajib dikenakan

   zakat, sedangkan yang tidak mencapai nisab tidak terkena.

   Kemungkinan ini dapat dibenarkan, karena membebaskan

   orang-orang yang mempunyai gaji yang kecil dari kewajiban

   zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas

   pegawai-pegawai tinggi dan tergolong tinggi saja. Ini lebih

   mendekati kesamaan dan keadilan sosial. Disamping itu juga

   merupakan realisasi pendapat sahabat dan para ulama fikih

   yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat

   diterima bila mencapai nisab. Tetapi menurut ketentuan wajib

   zakat atau penghasilan itu bila masih bersisa di akhir tahun

   dan cukup senisab. Tetapi bila kita harus menetapkan nisab

   untuk setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang diterima,

   berarti kita membebaskan kebanyakan golongan profesi yang

   menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali

   cukup nisab dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruh

   gaji itu dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup senisab

   bahkan akan mencapai beberapa nisab. Begitu juga halnya

   kebanyakan para pegawai dan pekerja.

2. Disini timbul kemungkinan yang kedua, yaitu mengumpulkan

   gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam

   waktu tertentu. Kita menemukan ulama-ulama fikih yang

   berpendapat seperti itu dalam kasus nisab pertambangan,

   bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak

   pernah terputus ditengah akan lengkap-melengkapi untuk

   mencapai nisab. Para ulama fikih itu juga berbeda pendapat

   tentang penyatuan hasil tanaman dan buah-buahan antara satu

   dengan yang lain dalam satu tahun. Mazhab Hanbali

   berpendapat bahwa hasil bermacam-macam jenis tanaman dan

   buah-buahan selama satu tahun penuh dikumpulkan jadi satu

   untuk mencapai nisab, sekalipun tempat tanaman tidak satu

   dan menghasilkan dua kali dalam satu tahun. Jika buah-buahan

   tersebut menghasilkan dua kali dalam setahun, maka hasil

   seluruhnya dikumpulkan untuk mencapai satu nisab, karena

   kedua penghasilan tersebut adalah buah-buahan yang

   dihasilkan dalam satu tahun, sama halnya dengan jagung yang

   berbuah dua kali.

Atas dasar ini dapat kita katakan bahwa satu tahun merupakan

satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat, begitu juga

menurut pandangan ahli perpajakan modern. Oleh karena itulah

ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat.

Fakta   adalah   bahwa   para   pemerintahan  mengatur  gaji

pegawainya berdasarkan  ukuran  tahun,  meskipun  dibayarkan

perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak.

Berdasarkan  hal  itulah  zakat  penghasilan  bersih seorang

pegawai  dan  golongan  profesi  dapat  diambil  dari  dalam

setahun  penuh,  jika pendapatan bersih setahun itu mencapai

satu nisab. Semoga pendapat-pendapat  sebagian  ulama  fikih

yang menegaskan bahwa harta penghasilan wajib zakat dan cara

mengeluarkan zakatnya seperti yang diterangkan mereka, dapat

membantu  kita  dalam  menetapkan  kebijaksanaan wajib zakat

atas penghasilan pegawai dan golongan profesi tersebut.

BAGAIMANA CARA PENGELUARAN ZAKAT HARTA PENGHASILAN?

Ulama-ulama salaf yang berpendapat bahwa  harta  penghasilan

wajib   zakat,   diriwayatkan   mempunyai   dua  cara  dalam

mengeluarkan zakatnya:

1. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh

   penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib

   zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat

   itu terlebih dahulu dari membelanjakannya, dan bila tidak

   ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan

   zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lain.

   Hal serupa atau dekat dengan pendapat tersebut adalah

   pendapat Auza'i tentang seseorang yang menjual hambanya atau

   rumahnya bahwa ia wajib mengeluarkan zakat sesudah menerima

   uang penjualan ditangannya, kecuali bila ia mempunyai bulan

   tertentu untuk mengeluarkan zakat, maka ia hendaknya

   mengeluarkan zakat uang penjualan tersebut bersamaan dengan

   hartanya yang lain tersebut.

   Ini berarti bahwa bila seseorang mempunyai harta yang

   sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa

   tahun tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran

   zakat penghasilannya itu bersamaan dengan hartanya yang

   lain, kecuali bila ia kuatir penghasilannya itu

   terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang

   dalam hal ini ia hendaknya segera mengeluarkan zakatnya.

2. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus

   mengeluarkan zakat ada bulan tertentu kemudian memperoleh

   uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak

   wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang

   bulan untuk mengeluarkan zakatnya itu. Tetapi bila ia tidak

   harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia

   memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada

   waktu uang tadi diperoleh.

Pendapat itu dengan demikian memberikan keistimewaan  kepada

orang-orang  yang  mempunyai  uang  yang  harus  dikeluarkan

zakatnya pada  bulan  tertentu  itu,  dan  tidak  memberikan

keistimewaan  kepada orang yang tidak mempunyai uang seperti

itu.  Yaitu  membolehkan  orang-orang  yang   pertama   tadi

membelanjakan   penghasilannya   tanpa   mengeluarkan  zakat

kecuali  bila  masih  bersisa  sampai  bulan  tertentu  yang

dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain,

sedangkan mereka yang tidak mempunyai  kekayaan  lain  harus

mengeluarkan   zakat   penghasilannya  pada  waktu  menerima

penghasilan tersebut. Kesimpulannya:  memberikan  keringanan

kepada  orang yang mempunyai kekayaan lain dan memberi beban

berat kepada orang  yang  tidak  mempunyai  kekayaan  selain

penghasilannya tersebut.

Dalam  masalah  ini  yang  lebih  kuat  menurut  saya adalah

pendapat bahwa penghasilan yang mencapai nisab wajib diambil

zakatnya,  sebagaimana yang dikatakan Zuhri dan Auza'i, baik

dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima  ini  khususnya

bagi  mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa

wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran

zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang

lain bila ia tidak kuatir akan membelanjakannya, tetapi bila

ia  kuatir  penghasilan itu akan terbelanjakan olehnya, maka

ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Dan juga sekalipun ia

membelanjakan   penghasilannya   itu,  maka  zakatnya  tetap

menjadi tanggungjawabnya, dan  bila  tidak  mencapai  nisab,

zakatnya  dipungut  berdasar  pendapat  Makhul  yaitu  bahwa

kekayaan yang sudah sampai  bulan  pengeluaran  zakat  harus

dikeluarkan zakatnya, kekayaan yang harus dibelanjakan untuk

nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan

bila  ia  tidak  mempunyai harta lain, ia harus mengeluarkan

zakatnya pada waktu  tertentu,  sedangkan  penghasilan  yang

tidak  mencapai  nisab,  tidak  wajib  zakat sampai mencapai

nisab bersama dengan kekayaan lain  yang  harus  dikeluarkan

zakatnya pada waktu itu dan masa sampainya dimulai dari saat

tersebut.

Pemilihan pendapat yang lebih kuat diatas berarti memberikan

keringanann  kepada  orang-orang  yang  mempunyai gaji kecil

yang tidak cukup senisab dan  kepada  mereka  yang  menerima

gaji  kecil  pada  waktu-waktu tertentu yang per satu kali

waktu tidak cukup senisab.

Pengeluaran Zakat Pendapatan dan Gaji Bersih

Setelah  kita  menegaskan  pendapat  yang  terpilih  tentang

kewajiban  zakat  atas gaji, upah, dan sejenisnya, maka kita

menegaskan pula bahwa  zakat  tersebut  hanya  diambil  dari

pendapatan bersih.

Pengambilan  dari  pendapatan  atau  gaji bersih dimaksudkan

supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah

seseorang  dan  yang  menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan

karena  biaya   terendah   kehidupan   seseorang   merupakan

kebutuhan  pokok  seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas

jumlah  senisab  yang   sudah   melebihi   kebutuhan   pokok

sebagaimana telah   kita  tegaskan  di  atas.    Juga  harus

dikeluarkan  biaya   dan   ongkos-ongkos   untuk   melakukan

pekerjaan  tersebut,  berdasarkan  pada pengqiasannya kepada

hasil bumi dan kurma serta  sejenisnya,  bahwa  biaya  harus

dikeluarkan  terlebih dahulu baru zakat dikeluarkan zakatnya

dari sisa. Itu adalah pendapat 'Atha dan lain-lain.

Berdasarkan hal itu maka sisa gaji  dan  pendapatan  setahun

wajib  zakat  bila  mencapai  nisab uang, sedangkan gaji dan

upah setahun  yang  tidak  mencapai  nisab  uang - setelah

biaya-biaya diatas dikeluarkan misalnya gaji pekerja-pekerja

dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat.

PERHATIAN

Bila seseorang sudah mengeluarkan zakat  gaji,  penghasilan,

atau  sejenisnya  pada  waktu  menerimanya, maka tidak wajib

zakat lagi pada waktu masa tempo tahunnya  sampai,  sehingga

tidak  terjadi  kewajiban  mengeluarkan  zakat dua kali pada

satu  kekayaan  dalam  satu  tahun.   Karena   itulah   kita

menegaskan dalam pembahasan mengenai harta penghasilan bahwa

bila seseorang  mempunyai  penghasilan  itu  maka  ia  harus

menangguhkan  pengeluaran  zakatnya  sampai bersamaan dengan

pengeluaran zakat kekayaannya yang  lain  yang  sudah  jatuh

tempo zakatnya, bila ia tidak kuatir penghasilannya itu akan

terbelanjakan olehnya sebelum temponya sendiri jatuh.

Kita berikan contoh tentang itu  bahwa  seseorang  mempunyai

kekayaan  yang  dikeluarkan  zakatnya setiap tahun pada awal

bulan Muharram,  bila  ia  memperoleh  penghasilan,  gajinya

umpamanya pada bulan Safar atau Rabiul Awal atau bulan-bulan

sesudahnya dan ia sudah  mengeluarkan  zakatnya  pada  waktu

menerimanya,  maka ia tidak waJib lagi mengeluarkan zakatnya

sekali lagi pada akhir tempo bersama dengan kekayaannya yang

lain   itu,   tetapi  mengeluarkan  zakat  dari  penghasilan

tersebut atau sisanya pada masa tempo kedua,  sehingga  kita

tidak   mempersukar   diri  sendiri  sedangkan  Allah  telah

menegakkan syariat-Nya atas dasar kemudahan.

BESAR ZAKAT PENGHASILAN DAN SEJENISNYA

Berapakah besar zakat yang ditetapkan  atas  berbagai  macam

penghasilan  dan  pendapatan?  Masalah  yang  diundang  oleh

Muhammad Ghazali agar para  ulama  dan  ilmuwan  bekerjasama

membahasnya,  maka  kita  setelah  mengadakan penelitian dan

pengkajian, sampai pada satu  pendapat  yang  kita  paparkan

sebagai berikut:

Penghasilan  yang  diperoleh dari modal saja atau dari modal

kerja seperti penghasilan pabrik, gedung, percetakan, hotel,

mobil, kapal terbang dan sebangsanya-besar zakatnya adalah

sepersepuluh dari pendapatan bersih setelah  biaya,  hutang,

kebutuhan-kebutuhan   pokok  dan  lain-lainnya  dikeluarkan,

berdasarkan qias kepada  penghasilan  dari  hasil  pertanian

yang diairi tanpa ongkos tambahan.

Diatas  kita  sudah  bertemu  dengan pendapat Abu Zahrah dan

teman-temannya mengenai zakat gedung dan pabrik bahwa  bila

mungkin  diketahui  pendapatan  bersih  setelah  dikeluarkan

ongkos-ongkos  dan  biaya-biaya,  seperti  keadaan   dalam

perusahaan  industri,  maka zakatnya diambil dari pendapatan

bersih  sebesar  sepersepuluh,  dan   jika   tidak   mungkin

diketahui  pendapatan  bersih  seperti berbagai macam gedung

dan  sejenisnya,  maka  zakatnya  diambil  dari   pendapatan

tersebut  sebesar  sepersepuluh.  Klasifikasinya  itu  dapat

diterima.

Yang kita maksudkan dengan modal disini  adalah  modal  yang

dikembangkan  di  luar  sektor  perdagangan. Sedangkan modal

yang tersebar dalam sektor perdagangan maka zakatnya diambil

dari  modal  beserta keuntungannya sebesar seperempat puluh,

sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan  mengenai  hal

itu.

Tetapi pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan saja seperti

pendapatan pegawai dan golongan profesi yang mereka  peroleh

dari   pekerjaan   mereka,   maka  besar  zakat  yang  wajib

dikeluarkan adalah seperempat puluh, sesuai dengan  keumuman

nash  yang  mewajibkan zakat uang sebanyak seperempat puluh,

baik harta penghasilan maupun yang harta yang bermasa tempo,

dan   sesuai  dengan  kaedah  Islam  yang  menegaskan  bahwa

kesukaran dapat meringankan besar kewajiban serta  mengikuti

tindakan  Ibnu  Mas'ud  dan  Mu'awiyah  yang  telah memotong

sebesar tertentu, berupa zakat, dari gaji para  tentara  dan

para   penerima   gaji  lainnya  langsung  di  dalam  kantor

pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh

khalifah  Umar bin Abdul Aziz. Pengqiasan penghasilan kepada

pemberian atau gaji  yang  diberikan  oleh  khalifah  kepada

tentara  itu  lebih  kuat  dari  pengqiasannya  kepada hasil

pertanian.  Sedang  yang  lebih   tepat   diqiaskan   kepada

pendapatan    hasil   pertanian   adalah   pendapatan   dari

gedung-gedung,   pabrik-pabrik,   dan   sejenisnya    berupa

modal-modal  yang  memberikan  penghasilan  sedangkan  modal

tersebut tetap utuh.

Ini berarti bahwa besar zakat pendapatan kerja lebih  ringan

dari  besar  zakat pendapatan modal atau modal kerja. Inilah

yang diterapkan oleh sistem perpajakan modern yang oleh para

ahli  moneter  dihimbau  agar  keadilan  diterapkan  melalui

penetapan  pajak  berdasarkan  kuat  atau  lemahnya   sumber

pendapatan   tersebut   sehingga  salah  satu  ciri  penting

kepribadian pajak pendapatan adalah perhitungan atas  sumber

pendapatan  tersebut.  Dan  karena  sumber  pendapatan  pada

pokoknya tidak keluar dari tiga hal, yaitu modal, kerja, dan

gabungan  antara modal dan kerja, maka ketentuan dalam dunia

perpajakan adalah bahwa besar pajak  pendapatan  atas  modal

tetap  atau  yang  berkembang  mempunyai urutan lebih tinggi

daripada besar pajak yang dikenakan  atas  penghasilan  dari

kerja.  Karena  modal merupakan sumber yang lebih stabil dan

mantap, sedangkan kerja merupakan sumber yang  paling  tidak

stabil.  Mereka  menegaskan  bahwa perhatian terhadap sumber

pendapatan  seharusnya  menyebabkan  pajak  yang  ditetapkan

dapat  mengurangi  beban  pajak, orang-orang yang memperoleh

pendapatan dari sumber yang lemah, dan itu berarti  berperan

aktif mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Bahkan  sebagian  orang-orang  sosialis  lebih ekstrim lagi,

yang menghimbau agar penghasilan dari kerja dapat dibebaskan

dari segala macam pajak untuk mendorong kerja tersebut.

Namun  pandangan  Islam  mengenai  zakat  adalah bahwa zakat

merupakan  lambang  pensyukuran  nikmat,  pembersihan  jiwa,

pembersihan  harta, dan pemberian hak Allah, hak masyarakat,

dan hak orang yang lemah.  Pandangan  itu  menegaskan  bahwa

zakat wajib dipungut dari hasil kerja sebagaimana juga wujud

dipungut  dari  pendapatan-pendapatan  yang  lain,  meskipun

besar zakat masing-masing berbeda-beda.

Catatan kaki:

 1 Halqa   ad-Dirasa al-Ijtima'iyya: 248.

 2 Ibid.

 3 Penentangan yang paling jelas adalah keluhan kebanyakan

   pegawai bahwa mereka sudah membelanjakan gaji mereka

   beberapa hari setelah diterima sampai meminjam lagi. Dalam

   hal ini secara ijmak waktu setahun tidak terpenuhi.

 4 Lihat Ibnu Hazm, al-Mahalla, jilid 4:3

   dan Nashb ar-Rayah, jilid 2: 28-329.

 5 Sunan Turmizi, kitab zakat, bab zakat emas dan uang.

 6 Mukhtashar as-Sunan, jilid 2: 191.

 7 Mizan al-I'tidal, jilid 2: 352-353. Terjemah no. 4052.

 8 Ibid: 182.

 9 Lihat riwayatnya dalam al-Mizan, no. 1918, jilid 1: 513-515.

10 At-Talkhish: 175.

11 Ibid, 175.

12 Nushbu ar-Riwayah, jilid 2: 330.

13 At-Talkhis, 175.

14 Tahdhib Sunan Abi Daud, jilid 2: 189.

15 Al-Mizan, jilid 1: 445-446, terjemah no. 1659.

16 Turmizi bisyarhi Ibni al-Arabi, jilid 3: 125-126.

17 Lihat as-Sunan al-Kubra. jilid 4: 95 dan at-Takhsish; 175.

18 Ibnu Hazm meriwayatkan hadis-hadis tersebut dengan sanadnya

   di dalam al-Muhalla, jilid 5: 276.

19 Al-Muhalla, jilid 4: 83; diriwayatkan oleh Abu Ubaid

   dalam al-Amwal: 413-414 dan menafsirkannya terlalu jauh.

20 Ibid, hal 84-85 dan terdapat perbedaan riwayat dari

   Umar bin Abdul Aziz dan Hasan.

21 Al-Amwal; 413 dan diriwayatkan dari sumber.

22 Al-Mushannif, jilid 3: 160, cetakan Hyderabad.

23 Al-Amwal, hal. 412.

24 Al-Mushannif, jilid 3: 114, cetakan Hyderabad.

25 Ia berbicara dalam Mujma' az-Zawaid, jilid 3: 68 dan

   orang-orangnya adalah shahih kecuali Hubairah yang adalah

   thiqah.

26 Ia juga telah membantu Abu Ubaid dalam penafsiran versi

   lain dari yang telah ditafsirkan oleh orang lain. Ia

   berkata, bahwa mereka meriwayatkan dari Sufyan dari Khushaif

   dari Abu Ubaidah dari Abdullah, "Barangsiapa memperoleh

   harta benda, maka tidak ada zakat didalamnya sehingga lewat

   setahun." Tetapi hadis tersebut lemah karena dua sebab:

   a. Bahwa Abu Ubaid berkata: "Mereka meriwayatkan dari

      Sufyan. Sedang dia sendiri tidak menyebutkan penyambung

      dia dan Sufyan.

   b. Bahwa Khushaif-meskipun ia banyak benarnya dituduh

      salah, hafalan jelek dan banyak dugaan serta banyak ragu,

      yang tidak bisa dijadikan landasan hukum. Barangkali yang

      paling benar adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hiban.

      "Ia adalah seorang tua yang shaleh, ahli fikih, selalu

      tekun beribadah, tapi dia sering salah meriwayatkan hadis,

      selalu lain daripada hadis-hadis masyhur. Dia banyak

      benarnya dalam riwayatnya tetapi yang diragukan adalah

      untuk menerima ia benar dan mau menghindari yang tidak

      sesuai dengannya, tetapi ia adalah di antara orang yang

      dipilih Allah tentang hal tersebut (lihat Tahdhib

      at-Tahdhib, jilid 3: 143-144). Di sini kita melihat

      riwayat-riwayat yang shahih dari Ibnu Mas'ud bertentangan

      dengan riwayat Khushaif, yang membuat kita tidak boleh

      menganggap tidak benar.

27 Al-Muwaththa ma'a al-Muntaqa, jilid 2: 95.

28 Al-Amwal; 432.

29 Al-Mushannif; 85.

30 Lihat al-Mughni jilid 2: 626 dan jilid 3: 29 dan 47.

31 Ar-Raudh an-Nadhir, jilid 2: 411 dan Nail al-Authar,

   jilid 4: 148.

32 Ar-Raudh an-Nadhir, jilid 2: 411.

33 Ibnu Hazm, al-Muhalla, jilid 4: 84.

34 Ibid.

35 Ibid.

36 Ibnu Hazm, al-Muhalla, jilid 6: 84.

37 Ia berkata dalam Majma' az-Zawaid "orang-orangnya adalah

   orang-orang shahih kecuali Hubairah yang tidak dipercaya"

   (jilid 3: 68).

38 Ibnu Syaibah, Mushannif, jilid 4: 42-44, penerbit Maltan.

39 Ibid.

40 Lihat Syarh al-Muntwqa 'ala al-Muwaththa, jilid 2: 95.

   penerbit as-Sa'adah.

41 Bukhari, Shahih al-Bukhari, kitab zakat dalam bab "Setiap

   Muslim Wajib Sedekah," jilid 2: 143, penerbit asy-Syaib.

42 Menurut saya bahkan juga atas petani penyewa yang tidak

   memiliki kurang satu qirat tanah pun jika tanahnya

   menghasilkan lima puluh kail jagung atau gandum sebagaimana

   pendapat Jumhur.

43 Muhammad Ghazali. al-Islam wa al-Audza al-Iqtishadiyyah;

   166-168. cet. kelima.

44 Perhatikan kembali apa yang kami tulis dalam pendahuluan

   tentang kaidah-kaidah yang kita pergunakan dalam memilih dan

   mentarjih pendapat-pendapat.

45 Ini berdasarkan ukuran nisab dua puluh misqal emas.

   Adapun jika berdasarkan ukuran perak, jarang sekali terjadi

   bahwa gaji tidak mencapai nisab.

46 Lihat Syarh Ghayah al-Muntaha, jilid 2: 59.

47 Ibnu Abi Syaibah, al-Mushannif; jilid 4: 30.

48 Al-Mughni, jilid 2: 626, cet. al-Mannar ketiga.

49 Al-Mushannif; jilid 4: 30.

50 Lihat ketentuan "Lebih dari Kebutuhan Pokok" dalam fasal

   pertama bab ini, dan didalam fasal dari bab ini juga.

51 Lihat Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, Mabadi' 'ilm al-Maliyah

   al-'Ammah, jilid 1: 284.